Wednesday, April 1, 2009

Penggantian Kajati Gorontalo tidak Terkait Fadel

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut penggantian Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo, Suratno oleh Bambang Waluyo 19 Maret lalu, terkait penetapan Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, menjadi tersangka.

"Tidak ada hubungannya (Fadel Muhammad), itu hanya mutasi biasa," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Jasman Pandjaitan, di Jakarta, Senin (30/3).

Seperti diketahui, penetapan tersangka Fadel Muhammad sudah dilakukan pada Januari 2009. Kapuspenkum menyatakan persoalan Gubernur Gorontalo itu, diserahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan saat ini. "Kita serahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan," katanya.

Terkait adanya protes dari Fadel Muhammad mengenai penetapan sebagai tersangka tersebut, Kapuspenkum tidak mau berkomentar. "Saya tidak akan memberikan tanggapan apapun," katanya.

Sebelumnya dilaporkan, Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, Selasa (24/3) diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo sebagai tersangka kasus pengucuran dana Sisa Lebih Perhitungan (Silpa) APBD 2001 sebesar Rp5,4 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Jasman Pandjaitan mengatakan, Kejati Gorontalo telah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan Gubernur Gorontalo. "Gubernur Gorontalo Ir Fadel Muhammad tersangka dalam kasus pengucuran dana Silpa APBD tahun 2001 sebesar Rp5,4 miliar," katanya.

Dikatakan, dana Rp5,4 miliar itu, dibagikan kepada 45 orang anggota DPRD Provinsi Gorontalo sebagai dana mobilisasi. "Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah lebih dulu memperoleh izin dari Presiden. Dalam kasus tersebut, tersangka bersama-sama dengan AT (Ketua DPRD Gorontalo tahun 2001) tanpa dasar hukum yang jelas, telah menggunakan dana Silpa yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah," katanya.

Read More......

Mantan Dirut Keuangan RNI Dinilai Rugikan Negara Rp4,62 Miliar

Mantan Direktur Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ranendra Dangin didakwa Jaksa Penuntut Umum merugikan negara Rp4,62 miliar dalam proyek impor gula kristal putih sebanyak 100 ribu ton pada 2003 sampai 2004.

Tim Penuntut Umum ketika membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (30/3) juga menyatakan Ranendra telah memperkaya diri sendiri sebanyak Rp3,83 miliar dalam proyek tersebut.

Tim Jaksa Penuntut yang terdiri atas Zet Tadung Alo, Supardi, Irene Putrie, dan Ely Kusumastuti menguraikan RNI telah mengadakan kerja sama operasi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran gula kristal putih sebanyak 100 ribu ton antara RNI dan Perum Bulog pada 2003 sampai 2004. Ranendra Dangin adalah salah satu pemegang kuasa atas rekening bersama dalam rangka program impor tersebut.

Jaksa menguraikan, Ranendra telah memperkaya diri, antara lain dengan menggunakan dana biaya operasional RNI dari biaya distribusi rekening bersama sebesar Rp250 juta. Pada 8 Desember 2003, Ranendra menandatangani surat permohonan pencairan dana operasional sebesar Rp500 juta di rekening gabungan. Pencairan itu disetujui oleh Direktur Keuangan Perum Bulog Sean Achmady, sehingga dana Rp500 juta bisa dicairkan. "Kemudian diserahkan secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp250 juta," ungkap jaksa.

Ranendra dinilai juga telah memerintahkan pencairan dana distribusi sebesar Rp974,2 juta. Dana itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, Ranendra juga mengalihkan rekening dana denda pajak serta dana pengurusan dokumen pajak cacat sebesar Rp3,4 miliar ke rekening atas nama dirinya dan seorang bernama Agus Subekti. "Dana itu untuk kepentingan pribadi dan diberikan kepada orang lain," ujar tim penuntut umum.

Jaksa menjerat Ranendra dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Perbuatan Ranendra bisa dikategorikan sebagai penggelapan uang atau surat berharga. Oleh karena itu, Tim Penuntut Umum juga menjerat Ranendra dengan pasal 8 jo pasal 18 jo UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Read More......